Undang – Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah menyebutkan definisi pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Sementara pariwisata menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang ataupun kelompok di luar lokasi tempat tinggal untuk sementara atau tidak lebih dari 1 tahun berurutan yang bertujuan untuk liburan ataupun pengembangan bisnis.

Berbagai negara telah membuktikan peran pariwisata dalam meningkatkan ekonomi negara dan pendapatan masyarakat lokal. Kawasan pariwisata yang dikelola dengan baik dapat berperan dalam penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada 5 komponen dasar yang akan mempengaruhi daya tarik dan tingkat pengeluaran wisatawan mengunjungi suatu kawasan wisata, yaitu: atraksi dan kegiatan wisata, akomodasi, fasilitas dan pelayanan wisata, fasilitas transportasi, dan infrastruktur.

Tingkat pengeluaran wisatawan dapat menjadi indikator dalam kesuksesan manajemen pengelolaan kawasan pariwisata. Berdasarkan pengeluaran belanja, terdapat 2 karakteristik wisatawan, yaitu Shopping Tourists dan Tourism Shoppers. Shopping tourists adalah kelompok wisatawan yang berwisata untuk belanja sebagai alasan utama. Sementara tourism shoppers adalah kelompok wisatawan yang berwisata sebagai tujuan utama. Variable yang digunakan untuk mengukur indeks pengeluaran wisatawan dalam penelitian ini meliputi: pengeluaran wisatawan untuk transportasi, penginapan/akomodasi, makan dan minum, belanja, dan pembelanjaan lainnya.

Baca Juga Kajian Lainnya : https://indoriset.id/kajian-indeks-demokrasi-indonesia-di-kabupaten-wonosobo-tahun-2023/

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif statistik dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wisatawan di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling, yaitu purposive sampling. Sugiyono (2010) menyatakan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Toleransi atau toleran secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin tolerare yang berarti “menanggung”, “menerima dengan sabar”, atau “membiarkan”.  Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap menghargai pendirian, pendapat, pandangan, ke[ercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya  yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Pendefinisian “Toleransi“ berdasarkan Statistik Modal Sosial Indonesia 2014 adalah “salah satu perwujudan moda sosial kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat”.

Penerapan Indikator Toleransi dalam kajian IKU ini dilakukan untuk mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal. Hal ini dinilai sangat relevan, mengingat adanya keberagaman agama dan suku yang ada di masyarakat Kabupaten Wonosobo. Kondisi seperti ini mampu memberikan tantangan berupa konflik dan segala hal penghambat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Wonosobo. Terdapat dua komponen yang digunakan dalam Indikator Toleransi, antara lain: toleransi agama dan toleransi suku. Adapun indikator penyusun yang digunakan terdiri dari dua komponen yaitu bersahabat/bertetangga dengan anak yang berbeda agama dan toleransi kegiatan agama lain, serta bersahabat/bertetangga dengan anak yang berbeda suku dan toleransi kegiatan suku lain.

Baca Juga Kajian Lainnya : https://indoriset.id/kajian-indeks-kerukunan-umat-indonesia-di-kabupaten-wonosobo-tahun-2023/

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengukur tingkat indeks toleransi adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitaif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Dalam penelitian ini, peneliti Mengikuti Teknik Penghitungan dalam Statistik Modal Sosial oleh BPS Tahun 2014, Indeks Toleransi Kabupaten dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, golongan.

Kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting: pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbrdaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakninya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mengamalkan ajarannya. Indonesia sebagai negara yang majemuk terdiri dari berbagai suku dan agama. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan segala perbedaan yang ada.

Baca Juga Kajian Lainnya : https://indoriset.id/kajian-indeks-rasa-aman-indonesia-di-kabupaten-wonosobo-tahun-2023/

Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama dilakukan untuk menjadi evaluasi dan melihat capaian program-program dari pemerintah yang sudah dilaksanakan. Terdapat lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas. Indeks Kerukunan Umat Beragama yang akan dibentuk itu adalah berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006.

Penelitian untuk mengukur tingkat Indeks Kerukunan Umat Beragama menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitaif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran teentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan individu maupun masyarakat secara luas. Hal ini menjadi salah satu amanat yang menjadi implementasi dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Dalam kegiatan pembangunan, tujuan dari pengukuran keamanan pada suatu daerah adalah sebagai dasar perencanaan, proyeksi, atau implementasi program pembangunan. Selain itu, pengukuran ini juga merupakan acuan untuk membangun sistem pencegahan dini (early warning system) terhadap berbagai macam komponen, sebagai sistem pendukung dalam pengambilan keputusan dan sebagai barometer bagi pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan negara. Pentingnya fungsi indikator keamanan ini mendasari digunakannya Indikator Rasa Aman dalam menilai kinerja utama di Kabupaten Wonosobo. 

Pendefinisian “Rasa Aman“ disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan “Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Terdapat empat variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman dalam penelitian ini, yaitu: aman dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, serta keamanan dari kekerasan.

Baca Juga Kajian Lainnya : https://indoriset.id/kajian-indeks-demokrasi-indonesia-di-kabupaten-wonosobo-tahun-2023/

Penelitian ini merujuk pada Teknik Penghitungan Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) yang dilakukan oleh Bappenas Tahun 2015. Indek Rasa Aman (IRA) Kab dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas Saaty merupakan salah satu metode pembobotan dengan pendekatan untuk menentukan prioritas (untuk menjawab pertanyaan indikator mana yang lebih penting antara satu dengan yang lain).

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan sistem politik demokrasi. Secara makna, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan oleh rakyat. Tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan pelaksanaan pemerintahan, aspek demokrasi selalu menjadi aspek penting dalam pembangunan di Indonesia. Negara yang menganut sistem politik demokrasi ini seharusnya dapat lebih mudah dalam merealisasikan tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini dikarenakan, dalam sistem demokrasi, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kesetaraan menjadi fokus dalam pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah.

Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang  spesifik dan akurat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyadari bahwa pentingnya aspek demokrasi dalam pembangunan daerah sehingga menjadikan kriteria demokrasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pembangunan daerah.

Baca Juga Menarik Lainnya : https://indoriset.id/kajian-indeks-pengeluaran-wisatawan-di-kabupaten-wonosobo-tahun-2023/

Indikator demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Melalui indikator ini perkembangan demokrasi diukur secara kuantitatif.  Di samping level nasional, Indeks demokrasi juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di  daerah.  Terdapat 3 (tiga) variabel yang digunakan untuk menyusun indeks, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti Teknik Penghitungan Indeks Demokrasi Pusat dan Provinsi oleh BPS. Di mana, Indeks Demokrasi Kabupaten dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas Saaty merupakan salah satu metode pembobotan dengan pendekatan untuk menentukan prioritas (untuk menjawab pertanyaan indikator mana yang lebih penting antara satu dengan yang lain).