SEMARANG: Kebijakan Publik merupakan salah satu pokok bahasan yang paling banyak dibicarakan, baik dikalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam. Namun masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda.
Kaum akademisi mengkaji kebijakan publik sebagai produk politik, produk hukum, bahkan sebagai media untuk memecahkan masalah problem solver. Sementara kalangan praktisi memandang kebijakan publik sebagai rangkaian peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam bertindak. Adapun masyarakat umum mengidentikkan kebijakan publik dengan keberpihakan pemerintah terhadap suatu isu.
Berbagai perspektif inilah yang mendorong berkembangnya studi kebijakan publik, termasuk studi tentang implementasi kebijakan publik. Sebaik apapun substansi suatu kebijakan publik, tidak akan berfaedah tanpa diimplementasikan.
Hal tersebut menjadi latar belakang penyelenggaraan kegiatan kuliah Public Lecture yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang (FISIP Unnes), Selasa (28/5/2024), di gedung C7, FISIP Unnes. Hadir sebagai narasumber pakar kebijakan publik direktur lembaga riset sosial Indoriset Strategis Widi Nugroho, S.A.P, M.A.P.
Dalam acara yang dimoderatori oleh Dr. Cahyo Seftyono, MA itu, Widi menyampaikan materi tentang implementasi dalam pengambilan kebijakan yang berpihak kepada nilai keadilan.
Widi memberikan contoh, implementasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat di Tambakrejo Semarang. Dari kebijakan yang semula tidak diakui, masyarakat belum punya tempat huni serta minim program lalu berubah menjadi kebijakan yang diakui pemerintah, memiliki usaha, koneksi luas serta banyak tawaran.
“Untuk menuju perubahan kebijakan memang perlu melakukan paradoks kebijakan dan menyamakan visi,”tegas Widi.
Pada kesempatan tersebut, Widi juga memberikan saran bagi mahasiswa untuk lebih aktif mencari banyak pengetahuan dan pengalaman di dalam dan luar kampus. Hal ini akan memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa sendiri di masa yang akan datang.
